PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

pgri

PROGRAM KERJA  PGRI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MASA BAKTI TAHUN 2009-2014

A. PENDAHULUAN

Untuk memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pengurus PGRI Kabupaten Gunungkidul masa bakti 2009-2014, maka perlu disusun program kerja organisasi selama lima tahun ke depan. Program kerja ini merupakan penjabaran hasil Kongres PGRI XX Tahun 2008, juga Keputusan Konferensi PGRI Propinsi DIY tanggal 30 November 2008 yang disesuaikan dengan kehendak dan kondisi lokal Kabupaten Gunungkidul.

Program kerja ini berupa garis besar selama lima tahun. Program operasional pelaksanaannya perlu dijabarkan ke dalam program tahunan yang harus dibuat oleh Pengurus PGRI Kabupaten Gunungkidul melalui forum Rapat Kerja PGRI Kabupaten Gunungkidul

B. LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN KONSTITUSIONAL

1.       Landasan Hukum

a.        Pancasila

b.       Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya

c.        Undang-Undang:

1)       UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan

2)       UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3)       UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4)       UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

5)       UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

d.       Peraturan Pemerintah

1)      PP No. 19 ahun 2005

2)      PP No. 74 tahun 2008

e.       Keputusan Presiden Kepres 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional

f.         Organisasional

1)      AD dan ART PGRI

2)      Keputusan Kongres PGRI XX tahun 2008

2.       Landasan Konstitusional

Program Umum PGRI Masa bakti 2009-2014 disusun berlandaskan pada kebijakan sebagai berikut :

a.        Otonomi daerah harus dilaksanakan berlandaskan solidaritas persatuan dan kesatuan bangsa serta keadilan, bukan otonomi yang akan mengakibatkan timbulnya hasrat memisahkan diri dari NKRI dan merendahkan nilai-nilai kehidupan dan standar kehidupan yang layak bagi semua rakyat.

b.       Otonomi Daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh rakyat yang pada gilirannya harus menjamin rasa keadilan dan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang.

c.        PGRI berpegang pada sikap serta kebijakan dasar bahwa otonomi daerah :

1)       Tidak boleh menurunkan derajat pendidikan dasar untuk semua, kesehatan rakyat, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan sosial  bagi semua penduduk.

2)       Tidak boleh menelikung serta mengingkari demokrasi, transparansi, dan tanggung jawab.

3)       Harus menjamin keadilan dan persamaan bagi semua umat manusia

4)       Harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar rakyat

5)       Harus lebih menjamin tercapainya pendidikan dasar yang berkualitas dan bebas biaya bagi semua anak.

6)       Harus memberi bukti nyata dan efektif bagi peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru di daerah

7)       Harus memberikan perlindungan dan kebebasan profesi bagi guru serta tenaga kepedidikan lainnya dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di daerah.

8) Harus melaksanakan semua kebijakan otonomi daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan bertanggungjawab.

d.       Tujuan pembangunan pendidikan nasional harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan secara universal, dan dilaksanakan dengan demokratis menghormati serta melindungi hak-hak asasi manusia dan menumbuhkan sikap yang mendukung upaya perdamaian dunia.

e.       Pendidikan untuk semua (education for all) dan peningkatan mutu pendidikan untuk semua rakyat Indonesia harus menjadi progam utama pembangunan pendidikan nasional dengan segala pendukungnya.

f.         PGRI tetap berpendirian bahwa anggaran pendidikan yang layak adalah 6 % dari GNP atau sekurang-kurangnya 20 % dari APBN/APBD agar pendidikan dasar yang bermutu bagi semua anak-anak Indonesia dapat tercapai. Penggunaan anggaran pendidikan yang tersedia harus dimanfaatkan secara transparan, terukur serta terarah bagi semua kepentingan pendidikan yang bermutu untuk rakyat banyak (public expendictre on education sector).

g.        Rekomendasi ILO/UNESCO tahun 1966 tentang “ STATUS GURU” menjadi acuan dasar dalam upaya peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru yang harus tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat guru.

h.       Langkah dan perjuangan  PGRI meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru dilakukan melalui prinsip  dan asas perjuangan  serikat pekerja dengan tetap bertumpu pada jati diri PGRI dan sejalan dengan sifat dan hakikat profesi guru. Dengan demkian unjuk rasa dan pemogokan adalah upaya terakhir yang boleh dilakukan PGRI dengan mengedepankan kepentingan anak  didik, kesantunan, dan ketertiban.

C. VISI DAN MISI OGANISASI

1.       Visi

Terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Perjuangan, Profesi, dan Ketenagakerjaan yang mandiri dan non partai politik.

2.       Misi Organisasi

a.        Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membela dan mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

b.       Berperan aktif dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan asas demokrasi, keterbukaan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, keberpihakan kepada rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

c.        Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan anggota.

d.       Melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia.

e.       Membangun sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

f.         Melaksanakan dan mengelola organisasi berdasarkan tata kelola yang baik ( good govermance ).

g.        Memperjuangkan perlindungan hukum, profesi dan kesejahteraan guru.

h.       Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang mempunyai kewenangan akreditasi, sertifikasi dan lisensi pendidik dan tenaga pendidikan.

i.         Memperkuat solidaritas, demokratisasi, dan kemandirian organisasi disemua level/tingkatan.

j.         Menyamakan persepsi, visi, dan misi para guru/ pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional

k.        Mewujud PGRI sebagai organisasi yang memiliki kekuatan penekan ( pressure group ), pemikir ( thinker ), dan pengendali ( control ).

D. NILAI-NILAI UTAMA

1.       Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945

2.       Unitaristik, independen, dan non partai politik

3.       Membangun persatuan, kesatuan, dan kebersamaan

4.       Membangun solidaritas guru yang kuat dan bersatu

5.       Mengedepankan mutu dan komitmen moral

6.       Menjunjung tinggi profesionalisme organisasi dalam memajukan pendidikan

7.       Disiplin, tertib, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas

8.       Membela harkat dan martabat anggota profesi

9.       Membangun dan mengedepankan kekeluargaan, persatuan, dan musyawarah dalam mufakat.

10.    Memotivasi anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta menegakkan disiplin dalam meningkatkan mutu pendidikan.

E. STRATEGI

1.       Menata, mempertahankan, dan meningkatkan citra PGRI sebagai organisasi profesi, ketenagakerjaan, dan perjuangan  pada seluruh stakeholders pendidikan

2.       Menjadikan PGRI sebagai pilihan utama dan pertama para guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan dan menyalurkan aspirasinya

3.       Memperjuangkan realisasi anggaran pendidikan 20% APBN/APBD melalui berbagai instrument hukum, organisasi, perjuangan, dan kerjasama nasional dan internasional

4.       Memperjuangkan dan mengawal realisasi UUGD dan penertiban berbagai peraturan turunannya

5.       Memperjuangkan anggota PGRI khususnya dan guru pada umumnya untuk memperoleh peningkatan kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan memperoleh hak-hak profesionalnya sebagaimana yang diatur UUGD

6.       Bekerjasama dengan berbagai pihak baik institusi pemerintah maupun swasta, organisasi kemasyarakatan dan berbagai stakeholders pada semua tingkat dan lini

7.       Memperluas jaringan dan akses dengan media dan organisasi sosial  lain di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional

8.       Mengembalikan kesadaran dan kecintaan kepada PGRI melalui kaderisasi dan pelatihan kepemimpnan organisasi pada semua tingkatan

9.       Melakukan sosial  konstitusi organisasi pada anggotanya

10.    Mendorong dan memperkuat Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang transparan, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik dan orang  tua

11.    Meningkatkan kemampuan leadership dan kemampuan pengurus

12.    Mendorong pelaksanaan manajemen pendidikan yang transparan responsive dan akuntabel pada semua lini pendidikan

13.    Berpartisipasi aktif mewujudkan tercapainya wajib belajar dan sekolah gratis untuk pendidikan dasar

14.    Memperjuangkan kesetaraan pendidikan negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan pendidikan

15.    Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dedikasi, dan loyalitas anggota PGRI, serta memperjuangkan pelaksanaan sertifikasi sesuai amanat UUGD dengan PGRI sebagai anggota konsorsium sertifikasi.

F. POKOK-POKOK PROGRAM UMUM (2009-2014)

1.       Bidang Organisasi dan Kaderisasi

a.        Melaksanakan recruitment anggota baru, terutama guru baru, guru sekolah swasta, guru-guru di lingkungan sekolah agama, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya

b.       Membangun solidaritas dengan menertibkan iuran anggota dan keuangan organisasi

c.        Meningkatkan peran politik pendidik dan tenaga kependidikan lainnya ( khususnya anggota PGRI ) agar mampu menempatkan kader PGRI pada lembaga legislatif, eksekutif maupun birokrasi pendidikan.

d.       Menyukseskan keputusan / hasil Konkerprop DIY Nomor: 10/Konkerprop/ PGRI/DIY/XIX/2008 tentang ; Penetapan Bakal Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama : Drs. H. Sugito, M.Si.

e.       Menyusun tata laksana dan pedoman pengelolaan organisasi yang baku yang sesuai dengan acuan para pengurus serta anggota dalam menjalankan roda organisasi.

f.         Memonitor penataan, penertiban, perbaikan secara bertahap penggantian kartu tanda anggota lama dengan kartu tanda anggota baru yang memiliki masa berlaku lima tahun dan memiliki kualitas yang baik dan mulai efektif tahun 2009.Penggantian dan pengadaan KTA oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

g.        Membangun gedung PGRI secara bertahab dengan sumber dana dari anggota dan mengharap bantuan Pemda Gunungkidul.

h.       Menyusun jaringan informasi data anggota dan organisasi secara lengkap, mutakhir dapat dipercaya dan berguna.

i.         Meningkatkan sumber-sumber dana dengan cara mengefektifkan iuran anggota secara rutin oleh masing-masing cabang, sehingga menjadi andalan pemberdayaan dan kemandirian organisasi

j.         Meningkatkan kemampuan para pengurus, kader, dan anggota PGRI melalui latihan kader kepemimpinan

k.        Menertibkan dan memperbaiki semua tatanan organisasi PGRI termasuk anak lembaga dan Badan Khusus antara lain dengan meningkatkan kemampuan manajerial kepengurusan tingkat Kabupaten , cabang,  dan ranting agar mengikuti dan melaksanakan  semangat reformasi, jujur, transparan, bertanggungjawab, dan demokratis.

2.       Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

a.        Memperjuangkan system renumerasi  khusus bagi guru dan tenaga kependidikan PNS yang meliputi system penggajian guru  khusus, tunjangan profesi, peningkatan tunjangan fungsional guru berdasarkan pangkat, dan jabatan guru

b.       Memperjuangkan peningkatan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS dengan menetapkan system renumerasi yang baku, perlindungan dan jaminan sosial , serta kemantapan/kepastian hukum bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS tersebut dalam kesepakatan kerja sama antara guru atau organisasi guru dengan penyelenggara sekolah

c.        Membina kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan dalam berbagai bentuk kegiatan dan usaha organisasi serta upaya-upaya lain di bidang kesejahteraan anggota baik upaya sosial  dan ekonomi ( arisan, dana kematian, asuransi hari tua, tabungan haji dsb. ) terutama di tingkat kepengurusan yang paling depan.

d.       Memperjuangkan dan membantu para guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam memperoleh hak-hak kepegawaian mengenai kenaikan pangkat, pembayaran gaji, pensiun, yang tepat pada waktunya dan pengaturan system mutasi, promosi, dsb.

e.       Memperjuangkan dan mengusahakan system pemberian hadiah penghagaan yang baku dan berkesinambungan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berprestasi dan berdedikasi tinggi.

3.       Bidang  Informasi dan Komunikasi

a.        Membangun citra positif PGRI di mata masyarakat sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan yang merancang, melaksanakan dan mengkomunikasikan hasil yang telah dicapai, serta program-program kepada khalayak sehingga berbagai aktifitas PGRI dapat diketahui oleh masyarakat.

b.       Mengupayakan media on line dalam bentuk website PGRI, blog dan email sebagai media interaksi, komunikasi

c.        Membantu mengoptimalkan peredaran Majalah Suara Guru / Jurnal Guru kepada anggota sebagai media organisasi membangun solidaritas dan sebagai media interaksi komunikasi sekaligus sebagai pembelajaran anggota

d.       Menyusun jaringan informasi data anggota dan organisasi secara lebih lengkap, mutakhir dapat dipercaya dan berguna dipadukan dengan program Biro Organisasi dan Kaderisasi.

4.       Bidang Penelitian dan Pengembangan

a.        Membuat program dan melaksanakan penelitian tentang dampak kebijakan pendidikan menyangkut guru, peserta didik, dan masyarakat

b.       Menyampaikan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan studi yang mendalam

c.        Aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemda, dunia usaha yang ada, masyarakat, dan LSM untuk/dalam melakukan kajian, riset, dan kegiatan yang bersifat ilmiah tanpa ikatan apapun

d.       Mengkomunikasikan hasil studi dan riset pada pihak-pihak terkait untuk pengembangan lebih lanjut

5.       Bidang Pengembangan Karier dan Profesi

a.        Mengembangkan konsep pola pembinaan karier guru mulai guru pemula sampai guru ahli

b.       Mengembangkan/ membina/ memonitor semua kegiatan Himpunan/ Ikatan/ Asosiasi Profesi dan Keahlian sejenis yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang bernaung di bawah PGRI sebagai wadah untuk peningkatan karier dan profesionalisme guru

c.        Memfasilitasi program dan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi guru yang berorientasi pada peningkatan karier dan profesi guru

d.       Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan kader PGRI secara optimal di berbagai bidang kegiatan

6.       Bidang Kerohanian

a.        Membina anggota agar dapat meningkatkan iman dan taqwa pada agamanya masing-masing sebagai sosok yang patut diteladani di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat

b.       Melaksanakan forum kegiatan yang berkesinambungan sebagai media silarahmi, solidaritas, dan persaudaraan antar anggota

c.        Melaksanakan lomba-lomba keagamaan dan sosial  kemasyarakatan

d.       Mengembangkan kecerdasan spiritual dan emosi pada anak didik di samping kecerdasan intelektualnya

7.       Bidang Pemberdayaan Perempuan

a.        Meningkatkan pembinaan, pendayagunaan, serta pemberdayaan perempuan

b.       Melaksanakan seminar/pelatihan kepemimpinan perempuan PGRI guna meningkatkan mutu kepemimpnan, kepengurusan, dan kaderisasi perempuan

c.        Menyelenggarakan diskusi ilmiah, lokakarya, sarasehan serta kursus-kursus ketrampilan dalam usaha peningkatan mutu profesi dan memperluas wawasan serta memiliki ketrampilan yang memadai

d.       Mempererat dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi perempuan lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul

e.       Memperjuangkan agar guru perempuan diberi kesempatan memegang jabatan penentu kebijakan baik dalam kepengurusan, kepanitiaan dalam organisasi maupun kedinasasan

8.       Bidang Pengembangan  Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga

a.        Melaksanakan berbagai kegiatan kesenian, kebudayaan, dan olahraga sebagai media komunikasi, silaturahmi, dan soliditas anggota

b.       Melaksanakan lomba-lomba kesenian, kebudayaan, dan olahraga di berbagai level organisasi

c.        Mengembangkan pusat-pusat kesenian, kebudayaan, dan olahraga sebagai wahana ekspresi dan pengembangan diri

9.       Bidang Pengabdian Masyarakat

a.        Menyusun serta melaksanakan program yang bersifat pengabdian masyarakat yang mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia di berbagai bidang termasuk  pembangunan karakter bangsa, pembinaan, dan peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa

b.       PGRI harus secara proaktif, antisipatif, dan persuasif melakukan berbagai upaya dalam :

1)       Membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarluaskan serta membudayakan sadar hukum di kalangan anggota, peserta didik, dan masyarakat

2)       Meneladani dan membantu masyarakat pada umumnya dan anggota PGRI pada khususnya agar memasyarakatkan hidup jujur, terbuka, demokratis, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya

3)       Membantu dan mendorong upaya reformasi di semua bidang

4)       Membantu menciptakan masyarakat madani yang dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam upaya membentuk kehidupan yang demokratis, terbuka mengakui dan menghormati HAM, serta memiliki tanggungjawab sosial  yang tinggi

5)       Membantu serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan anak putus sekolah, masalah pekerja anak, persamaan serta keadilan jender, dan program perlindungan anak lainnya

6)       Meningkatkan upaya dan peran serta warga PGRI dalam menjaga kelestarian lingkungan

7)       Meningkatkan upaya  dan peran serta warga PGRI dalam penanggulangan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, dan kebiasaan minum-minuman keras, serta merokok

8) Mengambil prakarsa dan aktif mendukung pelaksanaan pendidikan kesehatan dan sadar gizi di sekolah, program kesehatan ibu dan anak, pemasyarakatan garam berzodium, dan kesadaran hidup bersih dan sehat di sekolah dan masyarakat

10.    Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum

a.        Mengangkat harkat dan martabat anggota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

b.       Mencermati pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan sebagaimana yang diatur dalam UUGD, PP Nomor 74 Tahun 2008, dan perundangan terkait lainnya

c.        Mencermati pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan profesi, karier, dan hak-hak guru lainnya

d.       Melindungi dan membela guru anggota PGRI yang menghadapi permasalahan terutama permasalahan yang terkait dengan profesi anggota

e.       Melindungi dan membela guru anggota PGRI yang menghadapi permasalahan hukum.

f.         Mendayagunakan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi LKBH

G. PROGRAM KERJA ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS PGRI

1.       YPLP/PPLP PGRI

a.        Pendahuluan

Tujuan YPPLP/PPLP PGRI antara lain membantu masyarakat dan pemerintah dalam usaha melaksanakan program pendidikan, membina, dan mengelola lembaga pendidikan PGRI, membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemerataan pelayanan pendidikan bagi rakyat. Misi utama YPLP/PPLP PGRI bukanlah aspek ekonomi/ financial anggota melainkan pembangunan pendidikan dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang dalam proses transformasi menuju globalisasi.

b.       Umum dan Organisasi

1)       Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang relevan dalam meningkatkan mutu manajemen lembaga pendidikan PGRI, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di semua jajaran lembaga pendidikan PGRI

2)       Melaksanakan usaha-usaha peningkatan penertiban dan pemantapan pelaksanaan tugas YPLP/PPLP PGRI terutama yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja dengan berpedoman pada AD/ART YPLP/PL PGRI, Kode Etik, dan Ikrar Guru Indonesia serta ketentuan organisasi yang berlaku

c.        Penatalaksanaan dan Pengelolaan

1)       Mendorong di Kabupaten Gunungkidul agar memiliki sekolah PGRI yang berprestasi yang dapat dijadikan contoh oleh lembaga pendidikan PGRI lainnya

2)       Penyelenggaraan pemilihan guru/ tenaga kependidikan berprestasi/teladan di lingkungan lembaga pendidikan PGRI secara berjenjang dalam usaha meningkatkan semangat untuk mendorong peningkatan prestasinya

3)       Koordinasi antara lembaga pendidikan PGRI dengan masyarakat dan pemerintah setempat

4)       Menyelenggarakan penataran bendaharawan YPLP/PPLP PGRI dan Lembaga Pendidikan PGRI di bidang manajemen keuangan

d.       Peningkatan Mutu Pendidikan

1)      Bidang Dikdasmen

a.        Mendorong peningkatan kinerja YPLP perwakilan dan sekolah PGRI

b.       Mendorong peningkatan kualitas lulusan sekolah-sekolah PGRI

c.        Mendorong peningkatan manajemen sekolah-sekolah PGRI

d.       Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka membina dan mengembangkan sekolah-sekolah PGRI

e.       Mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sekolah-sekolah PGRI

f.         Membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah PGRI

e.         Keuangan, Sarana dan Prasarana

1)       Mendorong agar semua lembaga pendidikan PGRI dapat memiliki tanah dan gedung sendiri serta perlengkapan yang mandiri, termasuk ruangan/laboratorium, ruang perpustakaan dsb.

2)       Membantu mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan PGRI melalui bantuan pemerintah dan non pemerintah

3)       Mengusahakan agar setiap tahun lembaga pendidikan PGRI memperoleh bantuan/subsidi dari dinas pendidikan dan pemerintah daerah berupa bantuan rutin dan isidentil maupun bantuan lainnya yang dapat diberikan secara teratur dan merata

4)       Mendorong peningkatan kesejahteraan guru, karyawan, dan pengurus YPLP/PPLP PGRI disemua bidang

5)       Melaksanakan inventarisasi dan pembukuan harta kekayaan milik YPLP/PPLP PGRI baik yang berada dalam penguasaan YPLP/PPLP PGRI maupun lembaga pendidikan PGRI

6)       Meningkatkan usaha tewujudnya tertib administrasi keuangan , inventarisasi dan laporan di lingkungan YPLP/PPLP PGRI dan lembaga pendidikan PGRI

2.       Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI ( LKBH PGRI )

a.        Pemantapan status organisasi dan fungsi LKBH PGRI

b.       Menyebarluaskan pemahaman tentang visi, misi dan tugas-tugas LKBH PGRI sebagai anak lembaga organisasi profesi guru yang juga organisasi perjuangan

c.        Membentuk dan membina kelompok kerja (POKJA) LKBH PGRI yang terdiri dari kader-kader PGRI yang professional di bidang hukum

d.       Membantu pelaksanakan program kadarkum ( keluarga sadar hukum ) terutama di lingkungan anggota PGRI

e.       Menyelenggarakan penyuluhan hukum yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat sasaran

f.         Mengusahakan pemberian bantuan dan pelayanan kepada guru/anggota PGRI yang mengalami permasalahan hukum

g.        Menyelenggarakan penataran, seminar, lokakarya, sarasehan tentang penyuluhan dan pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

4 Tanggapan to “Program Kerja”

  1. SYARIF Says:

    Ass… Saya Minta contoh Program kerja CABANG PGRI KECAMATAN, dan TUPOKSI PENGURUSNYA…..

  2. Marthinus Arruan Says:

    trimakasi telah membuat program kerja PGRI, ini sangat membantu kami dalam menyusun progran PGRI di Kec Sangatta Utara

  3. Muhammad muhajir Says:

    Saya minta contoh program kerja biro advokasi dan perlindungan hukum

  4. Sidik Purnomo, S.Pd Says:

    Program kerja yang oke, dapat ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan arapan guru selalu menjadi panutan seluruh umat sepanjang masa. Hidup Guru ! Hidup PGRI.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.